Bank INA

INA Call 021-34831766

 

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

 

 

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Bank Ina mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonsia (PBI) No. 5/8/PBI/2003 yang telah diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 5/21/DPNP yang telah diubah dengan SE BI No. 13/23/DPNP,  dimana pelaksanaannya telah disesuaikan dengan kompleksitas usaha dan bisnis Bank.  Secara internal Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko tertuang dalam Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang mencakup :

  1. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum (No.RMG/001/1211),
  2. Pedoman Penilaian Profil Risiko (No.RMG/002/1211),
  3. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Kredit (No.RMG/003/1211),
  4. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Pasar (No.RMG/004/1211),
  5. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Operasional (No.RMG/005/1211),
  6. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas (No.RMG/006/1211),
  7. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Stratejik (No.RMG/007/1211),
  8. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan (No.RMG/008/1211),
  9. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Hukum (No.RMG/009/1211),
  10. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Reputasi (No.RMG/010/1211).

Penerapan Manajemen Risiko mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi,  Kecukupan Kebijakan, prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko dan sistem pengendalian Intern yang menyeluruh.

a)    Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di Bank Ina. Dewan Komisaris dan Direksi memberikan arahan serta melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif dan mengembangkan budaya manajemen risiko. Selain itu Dewan Komisaris dan Direksi juga memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit, serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.

Dalam melaksanakan kewajibannya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

b)   Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Bank Ina dituangkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Kerangka kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta limit risiko ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis Bank. Penyusunan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko dan tingkat risiko yang akan diambil serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktek perbankan yang sehat.

Setiap tahun kebijakan pengelolaan risiko  dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) yang disusun sesuai dengan visi, misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, kemampuan SDM dan risk appetite yang akan diambil.  Kebijakan tersebut telah dikaji ulang secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan/perubahan yang terjadi, baik internal maupun eksternal serta memperhitungkan dampaknya terhadap permodalan terutama pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

c)   Proses Identifikasi, pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identifikasi risiko dilakukan terhadap seluruh aktivitas bisnis Bank dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko dan dampaknya terhadap Bank. Sementara itu pengukuran risiko dilakukan untuk mengukur eksposur risiko Bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian risiko. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio transaksi maupun seluruh aktivitas bisnis Bank.

Pemantauan terhadap hasil pengukuran risiko dilakukan oleh unit kerja pelaksana maupun oleh Risk Management Group. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

d)   Sistem Pengendalian Intern

Proses penerapan Manajemen Risiko dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang handal.  Setiap aktivitas operasional di Bank Ina berpedoman pada standar kebijakan dan prosedur yang didalamnya telah melekat sistem pengendalian internal yang memadai.

Seluruh Unit Kerja Operasional dan Unit Kerja Pendukung serta Internal Audit Group bertanggung jawab terhadap terselenggarakannya sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif. Efektivitas pengendalian internal unit kerja dikaji ulang secara berkala oleh Internal Audit Group.

Ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko meliputi  8 (delapan) jenis risiko yakni Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategik dan Risiko Reputasi. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran dan monitoring risiko dilakukan oleh Unit Kerja Risk Management yang independen terhadap Unit Kerja Operasional maupun Unit Kerja Audit Intern.   Sedangkan setiap Unit Kerja bertanggungjawab atas pengelolaan risiko-risiko yang melekat dalam aktivitas yang dilakukannya.

Gambaran mengenai tingkat risiko yang dihadapi Bank diperoleh dari proses Penilaian Profil Risiko, yang mencakup penilaian terhadap risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko pada setiap jenis risiko, yang pelaksanaan penilaiannya telah mengikuti standar yang berlaku.

Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.   Risiko Kredit, sesuai dengan aktivitas bisnis Bank Ina, bersumber pada aktifitas pemberian kredit, kepemilikan instrumen keuangan, transaksi antar Bank, serta kewajiban komitmen dan kontigensi.  Sampai dengan saat ini sumber utama pendapatan Bank Ina masih bersumber pada pendapatan dari aktivitas penyaluran kredit.

Penerapan Manajemen Risiko Kredit dilakukan mulai dari proses inisiasi pemberian kredit, analisis, pembuatan keputusan, pencairan, penatausahaan dan administrasi  sampai dengan proses penanganan kredit bermasalah.  Tujuannya adalah agar risiko kredit yang timbul dapat terjaga dalam batas toleransi dan kemampuan modal Bank dan apabila terjadi kredit bermasalah dapat di-recovery secara optimum sehingga kerugian yang timbul dapat diminimalkan. 

Proses analisa permohonon kredit dilakukan oleh Unit Kerja Credit Reviewer yang independen terhadap Unit Bisnis.  Pengambilan keputusan  pemberian kredit dilakukan secara kolektif kolegial sehingga tidak ada anggota Komite Kredit yang dapat memutus sendiri suatu permohonan kredit.   Selain menatausahakan dokumen perkreditan, Unit Kerja Administrasi Kredit berfungsi melakukan kontrol terhadap pemenuhan covenant yang dipersyaratkan sebelum kredit dicairkan dan pengawasan terhadap ketepatan pembayaran sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan.  Proses pencairan dilakukan Unit Kerja Operasional atas instruksi dari Unit Kerja Administrasi Kredit setelah seluruh persyaratan terpenuhi.    

Dalam rangka menekan tingkat kerugian apabila terdapat kredit macet, penanganan kredit bermasalah dilakukan oleh unit kerja khusus yang bekerja secara fokus dan independen.    Sedangkan untuk mengurangi risiko konsentrasi kredit telah dilakukan segmentasi kredit dengan mempertimbangkan karateristik masing-masing segmen kredit dan penguasaan bank atas segmen yang dimasuki.  Segmentasi ini berpengaruh pada kebijakan Bank dalam menetapkan kecukupan agunan,  struktur kredit dan kewenangan memutus kredit. Perumusan kebijakan dalam bidang perkreditan dibahas dalam Komite Kebijakan Perkreditan Bank. 

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option, yang meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas dan risiko komoditi.   Penerapan Manajemen Risiko Pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan Bank.  Pelaksanaan pengendalian risiko pasar secara harian dilakukan oleh Unit Kerja Treasury dan Komite ALCO.  Sedangkan kebijakan dan penetapan limit risiko dilakukan oleh Risk Management Group sebagai unit kerja yang independen.

Sebagai Bank non devisa dan memiliki portofolio trading book yang relatif kecil, Bank Ina Perdana tidak terekspos risiko pasar secara signifikan.  Risiko Pasar lebih bersumber pada risiko suku bunga pada portofolio Banking Book, yang menjadi fokus untuk dikendalikan.    Kepemilikan eksposur  Trading Book hanya ditujukan untuk mengatasi kelebihan likuiditas jangka pendek dan tidak ditujukan untuk pembentukan pasar dengan instrumen keuangan berupa Obligasi yang likuid di pasar.  Proses mark to market terhadap eksposur trading book dilakukan secara harian yang dilakukan oleh unit kerja yang independen dengan menggunakan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan pengendalian risiko suku bunga pada Banking Book dilakukan dengan mengendalikan gap repricing asset-liabilities Bank pada tiap skala waktu.   Pengaturan gap repricing ini dilakukan dengan peninjauan secara berkala suku bunga kredit dan dana pihak ketiga yang dibahas pada rapat bulanan ALCO.  Tujuannya adalah agar gap–repricing ini searah dengan pergerakan suku bunga pasar.  Unit kerja Treasury bertanggungjawab atas pengaturan gap repricing dengan memperhatikan gap limit yang keluarkan oleh Risk Management Group. Pelaksanaan pengendalian risiko pasar secara harian dilakukan oleh Unit kerja Treasury.

Sementara itu risiko nilai tukar hanya terjadi pada aktivitas money changer dengan jumlah yang tidak signifikan.

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa menggangu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Penerapan manajemen risiko likuiditas Bank bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. 

Risiko likuiditas dikendalikan dengan menjaga kecukupan likuiditas Bank dengan memperhitungkan likuiditas eksogenik dan endogenik yang terjadi.  Penjagaan kualitas aset dilakukan untuk meminimalkan  gangguan arus kas dan kemungkinan penurunan likuiditas aset.  Pengendalian risiko juga dilakukan dengan pengaturan gap maturity pada tiap skala waktu, yang direview pada saat rapat ALCO yang dilakukan paling kurang satu kali dalam satu bulan.  Penjagaan sumber-sumber likuiditas dilakukan dengan menjaga reputasi Bank serta upaya meningkatan kualitas produk dan jasa yang diberikan.

Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan oleh Unit Kerja Treasury, dimana proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas secara bank wide dilakukan oleh Risk Management Group,  termasuk didalamnya pembuatan kebijakan dan penetapan limit risiko likuiditas.

Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank, yang dapat bersumber antara lain pada Sumber Daya Manusia (SDM), proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal.  Penerapan manajemen risiko operasional diperlukan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau terjadinya kejadian-kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi operasional Bank.

Pengendalian risiko operasional di Bank Ina diawali dengan upaya menumbuhkan kesadaran akan risiko (risk awareness) setiap karyawan,  peningkatan tanggung jawab (accountibility) setiap pelaksanaan  operasional, dan perbaikan infrastruktur karena  Bank menyadari bahwa risiko operasional bersifat unik dimana tingkat risiko operasional sangat dipengaruhi oleh human, proses, sistem dan kejadian eksternal.  Semakin tinggi kesadaran dan tanggungjawab setiap karyawan terhadap risiko serta terdapatnya proses dan teknologi yang dapat mendukung aktivitas operasional secara efisien dan terkontrol, maka Bank akan semakin tidak rentan terhadap goncangan akibat risiko operasional.  

Pengendalian human error pada pelaksanaan operasional Bank, dilakukan dengan menerapkan daily control function check list, yang berfungsi membantu penyelia mengontrol seluruh aktivitas yang dilakukan di unit kerja yang menjadi tanggungjawabnya. Pencegahan fraud dilakukan dengan menerapkan strategi anti fraud yang melibatkan seluruh karyawan.   Pelaksanaan strategi anti fraud  tersebut mengacu kepada kebijakan dan prosedur  internal yang telah ditetapkan. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia dilakukan dengan pelatihan berkesinambungan.  Pengendalian risiko operasional juga dilakukan dengan jalan mengefektifkan fungsi supervisi, review dan penyempurnaan SOP, peningkatan internal kontrol dan peninjauan remunerasi karyawan secara berkala. 

Perbaikan infrastruktur khususnya infrastruktur Teknologi Sistem Informasi, secara terus menerus dilakukan, antara lain dengan peningkatan kualitas Data Center (DC) termasuk kualitas Disaster Recovery Center (DRC), kualitas jaringan komunikasi, serta peningkatan kualitas software aplikasi pada Core Banking System.  Perbaikan infrastruktur tersebut dimaksudkan selain untuk meningkatkan kinerja,  juga untuk meningkatkan kualitas built in control pada proses operasional.  Perkembangan produk dan jasa Bank dengan fitur berbasis teknologi Informasi serta pelaksanaan regulasi perbankan saat ini juga menuntut Bank untuk menyediakan infrastruktur Teknologi Sistem Informasi yang memadai.  

Dengan efektifnya proses manajemen risiko operasional diharapkan kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan (expected loss) dapat terus diminimalkan sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan alokasi modal, yang pada akhirnya dapat memperbaiki daya saing Bank.

Pengelolaan risiko operasional merupakan tanggungjawab seluruh unit kerja dimana proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional secara bank wide dilakukan oleh SKMR.

Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengatasi perubahan lingkungan bisnis.  Risiko stratejik bersumber dari adanya kelemahan dan ketidaktepatan dalam  perencanaan strategi Bank, kelemahan pada sistem informasi manajemen, kelemahan analisa lingkungan internal dan eksternal,  ketidaktepatan implementasi dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.  Untuk mengendalalikan risiko stratejik,  Rencana Bisnis Bank disusun secara konservatif dengan mempertimbangkan  kelebihan dan kelemahan Bank serta mempertimbangkan kemampuan sumberdaya, baik sumberdaya financial, infrastruktur dan sumberdaya manusia yang dimiliki.    Untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan pelaksanaan rencana bisnis Bank, telah dilakukan komunikasi kepada setiap jenjang organisasi, baik pada saat penyusunan rencana dan pada saat review pelaksanaan yang dilakukan secara rutin tiap semester.   Pengendalian risiko stratejik juga dilakukan dengan pemantauan atas kinerja bank yang merupakan hasil dari pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis Bank.   Proses pemantauan dilakukan secara berkala melalui sistem informasi manajemen yang secara berkala menyediakan laporan dalam rangka pengambilan keputusan oleh Manajemen Bank .

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.  Risiko kepatuhan bersumber dari perilaku hukum yakni perilaku/aktivitas Bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi yakni perilaku/akitivitas bank yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum. 

Pengendalian risiko kepatuhan dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari aktifitas Bank yang menyimpang dari peraturan perundangan, ketentuan dan standar yang berlaku umum. Untuk menjaga agar setiap aktivitas Bank senantiasa patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, secara rutin  telah dilakukan sosialisasi dan diseminasi peraturan-peraturan (melalui training dan pengeluaran memorandum) ke seluruh unit kerja terkait agar setiap peratutran dapat dipahami dan dilaksanakan dengan benar.  Untuk menumbuhkan kesadaran seluruh karyawan akan pentingnya kepatuhan terhadap  ketentuan dan peraturan, telah disusun compliance charter sebagai guidance bagi semua pihak dalam organisasi Bank Ina dan telah diberlakukan secara formal.  Untuk memastikan kepatuhan operasional Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan yang melingkupinya maka harus dipastikanan bahwa seluruh sistem dan prosedur operasional telah memenuhi ketentuan dan peraturan otoritas yang berlaku.  Oleh karena itu telah dilakukan Quality Assurance Policy and Procedure yaitu proses assesment terhadap kebijakan dan prosedur internal yang dilakukan oleh Unit Kerja Kepatuhan terhadap setiap sistem, prosedur atau kebijakan intern yang akan atau sudah keluarkan.  Dengan demikian setiap potensi ketidakpatuhan Bank terhadap ketentuan atau peraturan perudang-undangan dapat dideteksi dan diperbaiki.  Dengan demikian setiap potensi ketidakpatuhan Bank terhadap ketentuan atau peraturan perudang-undangan dapat dideteksi dan diperbaiki.  Selanjutnya Agar perilaku  organisasi tidak menimpang dari standar, telah buat code of conduct yang berisi etika yang harus dilakukan oleh setiap karyawan. Selain itu untuk memastikan terpenuhinya aspek kepatuhan dalam transaksi nominal besar, maka setiap pemberian fasilitas kredit di atas jumlah tertentu wajib melalui proses uji kepatuhan.

Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.  Penerapan risiko hukum bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negative dari kelemahan yuridis, ketiadaaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi.

Proses pengendalian risiko hukum dilakukan dengan cara melakukan review secara berkala terhadap setiap kontrak dan perjanjian antara Bank dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektifitas proses enforceability untuk memastikan validitas hak dalam kontrak dan perjanjian yang telah dibuat.  Identifikasi risiko hukum dilakukan pada seluruh aktivitas penghimpunan dan penyediaan dana, treasury dan investasi, operasional dan jasa, teknologi sistem informasi dan pengelolaan sumberdaya manusia.   Setiap kejadian yang berpotensi menimbulkan risiko hukum, ditatausahakan dan diadministrasikan, selain untuk menilai tingkat risiko hukum yang dihadapi Bank, juga sebagai pembelajaran atas tiap kasus yang terjadi dan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya tuntutan atau litigasi.  Unit kerja Corporate Legal bertanggungjawab terhadap pengelolaan risiko hukum Bank.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari  persepsi negatif terhadap Bank.   Persepsi negatif terhadap Bank dapat ditimbulkan oleh kejadian-kejadian yang menurunkan reputasi seperti keluhan nasabah atas produk dan jasa yang diberikan, kelemahan pada tata kelola dan budaya perusahaan serta praktek bisnis yang menyimpang dari standar.  Oleh karena itu, pelaksanaan manajemen risiko reputasi dilakukan dengan upaya  mencegah/meminimalkan  terjadinya kejadian-kejadian yang dapat menurunkan reputasi Bank antara lain melalui pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR), mengelola keterbukaan informasi, melakukan komunikasi secara rutin dengan pemangku kepentingan, penjagaan kualitas produk dan layanan, penjagaan etika bisnis dalam pelaksanaan transaksi baik dengan nasabah maupun transaksi di pasar uang.  Setiap terjadi keluhan nasabah, Bank berupaya menanggapi dan menindaklajuti secara cepat melalui unit kerja di kantor pusat maupun cabang-cabang yang telah difungsikan untuk mengelola dan menyelesaikan pengaduan nasabah.   Dalam rangka menjaga reputasi, Bank juga berupaya untuk menjaga transparansi produk dan jasa dengan pemberian informasi secara benar tentang manfaat dan risiko produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat.  Setiap kejadian yang terkait dengan risiko reputasi dicatat dan ditatausahakan sehingga dapat menjadi pelajaran dimasa datang dan untuk memproyeksikan potensi kerugian yang mungkin timbul dan langkah-langkah pencegahan yang harus dilakukan. Sebagai perusahaan terbuka Bank menerapkan prinsip keterbukaan informasi dengan menyampaikan informasi yang bersifat signifikan kepada masyarakat. Pengelolaan informasi tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab Corporate Secretary.

 

— OOO —